RMK KE 13 -15 EKONOMI MONETER II

 Hope u guys have a great day🌤

ISU - ISU KEBIJAKAN MONETER INTERNASIONAL MAUPUN NASIONAL

Kebijakan moneter sendiri di Indonesia sudah menjadi kebijakan yang amat sangat dibutuhkan dalam dunia perekonomian, terdapat banyak kebijakan yang telah diterapkan dalam lingkup internasional maupun nasional. Maka, hari ini sekarang saat ini juga saya akan membahas beberapa contoh isu - isu internasional dan nasional mengenai kebijakan moneter !!!

• Isu Kebijakan Moneter Internasional

IMF dan Bank Dunia

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. 

Apa saja tujuan Lembaga-Lembaga Bretton Woods ini? 

Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu rerangka bagi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Sementara tujuan ini tetap menjadi hal yang utama bagi kedua lembaga, pekerjaan kedua lembaga ini terus berkembang sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan ekonomi baru yang dihadapi. 

Mandat IMF. 

IMF mendorong kerja sama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. 

IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional netto (net international payment). 

Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. 

Mandat Bank Dunia. 

Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik—seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu, sektor, atau teknik tertentu. 

• Kerangka kerja sama 

IMF dan Bank Dunia berkolaborasi secara reguler dan pada berbagai tingkat untuk membantu negara-negara anggota dan bekerja bersama dalam beberapa inisiatif. Pada tahun 1989, persyaratan untuk kerja sama mereka ditetapkan dalam sebuah konkordat untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam bidang-bidang tanggung jawab bersama. 

Koordinasi tingkat tinggi. 

Pada Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia, para Gubernur berkonsultasi dan memaparkan pandangan negara masing-masing atas berbagai isu di bidang ekonomi dan keuangan internasional terkini. Dewan Gubernur menentukan bagaimana menangani isu-isu ekonomi dan keuangan internasional dan menetapkan prioritas bagi kedua organisasi. 

Sebuah kelompok Gubernur IMF dan Bank Dunia juga bertemu sebagai bagian dari Komite Pembangunan, yang pertemuannya bertepatan dengan Pertemuan Musim Semi dan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia. Komite ini didirikan pada tahun 1974 untuk memberikan saran kepada kedua lembaga mengenai isu-isu pembangunan yang sifatnya kritis dan mengenai sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah. 

Konsultasi manajemen. 

Direktur Pelaksana [MS1] IMF dan Presiden Bank Dunia bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu utama. Mereka juga mengeluarkan pernyataan bersama dan sewaktu-waktu menulis artikel bersama, dan telah mengunjungi beberapa wilayah dan negara bersama-sama. 

Kolaborasi staf. 

Staf IMF dan Bank Dunia berkolaborasi erat mengenai bantuan negara (country assistance) dan isu-isu kebijakan yang relevan bagi kedua lembaga. Kedua lembaga sering melakukan kunjungan misi negara secara paralel dan staf masing-masing berpartisipasi dalam misi satu sama lain. Penilaian IMF atas situasi ekonomi umum dan kebijakan suatu negara memberikan masukan terhadap penilaian Bank atas proyek pembangunan atau reformasi potensial. Demikian pula, saran Bank mengenai reformasi struktural dan sektoral juga dipertimbangkan oleh IMF dalam saran kebijakannya. Staf kedua lembaga juga bekerja sama dalam merumuskan prasyarat dalam program pinjaman masing-masing. 

Tinjauan eksternal 

tahun 2007 dari kolaborasi Bank-IMF menghasilkan suatu Rencana Aksi Manajemen Bersama tentang Kerja Sama Bank Dunia-IMF (Joint Management Action Plan – JMAP) untuk lebih meningkatkan cara kedua lembaga bekerja sama. Berdasarkan rencana tersebut, tim negara (country teams) IMF dan Bank membahas program kerja tingkat negara masing-masing, yang mengidentifikasi isu-isu ekonomi makro dan sektoral, pembagian kerja, dan pekerjaan yang perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang. Sebuah tinjauan atas Kerja Sama Bank-IMF menggarisbawahi pentingnya konsultasi tim negara gabungan ini dalam meningkatkan kerja sama. 

Mengurangi beban utang. 

IMF dan Bank Dunia juga bekerja sama untuk mengurangi beban utang eksternal dari negara-negara miskin yang paling banyak berutang berdasarkan Inisiatif Negara-negara Miskin yang Paling Banyak Berutang (Heavily Indebted Poor Countries Initiative – HIPC) dan Inisiatif Pemulihan Utang Multilateral (Multilateral Debt Relief Initiative – MDRI). IMF dan Bank Dunia terus berupaya untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mencapai tujuan pembangunan mereka tanpa menimbulkan masalah utang di masa depan. Staf IMF dan Bank bersama-sama mempersiapkan analisis keberlanjutan utang negara berdasarkan Rerangka Keberlanjutan Utang (Debt Sustainability Framework – DSF) yang dikembangkan oleh kedua lembaga tersebut. 

Mengentaskan kemiskinan. 

Pada tahun 1999, IMF dan Bank Dunia meluncurkan pendekatan Lembar Strategi Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP) sebagai komponen utama dalam proses menuju peringanan utang berdasarkan Inisiatif HIPC dan jangkar penting dalam pinjaman lunak oleh IMF dan Bank Dunia. Sementara PRSP terus menjadi tumpuan Inisiatif HIPC, Bank Dunia (pada Juli 2014) dan IMF (pada Juli 2015) mengadopsi pendekatan-pendekatan baru bagi pelibatan negara yang tidak lagi memerlukan PRSP. IMF telah menyederhanakan prasyaratnya untuk dokumentasi pengentasan kemiskinan untuk program-program yang didukung berdasarkan Fasilitas Perpanjangan Kredit (Extended Credit Facility – ECF) atau Instrumen Pendukung Kebijakan (Policy Support Instrument – PSI). 

Mempersiapkan latar untuk agenda pembangunan tahun 2030. 

Antara tahun 2004 sampai 2015, IMF dan Bank Dunia bersama-sama menerbitkan Laporan Pemantauan Global (Global Monitoring Report – GMR) tahunan, yang menilai kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs). Pada tahun 2015, dengan digantinya MDGs dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) berdasarkan Agenda Pembangunan Global 2030, IMF dan Bank telah secara aktif terlibat dalam upaya global untuk mendukung Agenda Pembangunan. Masing-masing lembaga telah berkomitmen pada inisiatif baru tersebut, sesuai bidang kewenangan masing-masing, untuk mendukung negara-negara anggota mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mereka. Mereka juga bekerja sama untuk membantu secara lebih baik keanggotan bersama, termasuk melalui peningkatan dukungan bagi sistem perpajakan yang lebih kuat di negara-negara berkembang, dan dukungan G-20 Compact with Africa—bekerja sama dengan Bank Pembangunan Afrika—untuk mendorong investasi sektor swasta di Afrika. 

Menilai stabilitas keuangan. 

IMF dan Bank Dunia juga bekerja sama untuk membuat sektor keuangan di negara-negara anggota menjadi tangguh dan diregulasi dengan baik. Program Penilaian Sektor Keuangan (Financial Sector Assessment Program – FSAP) diperkenalkan pada tahun 1999 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara dan merekomendasikan respon kebijakan yang tepat.  

• Isu - Isu Kebijakan Moneter Nasional

Kebijakan Moneter Modern yang Proaktif Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Corona 

Mantan Menteri Perdagangan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gita Wirjawan mengatakan, sangat perlu mempertimbangkan kebijakan moneter modern yang lebih proaktif untuk menopang keterbatasan ruang fiskal dan menciptakan likuiditas yang diperlukan untuk sektor riil. 

“Keterbatasan ruang fiskal dan moneter sebelum pertimbangan stimulus untuk penanganan Covid-19, APBN untuk kuartal pertama tahun 2020 sudah menunjukkan keterbatasan ruang fiskal (dengan defisit sekitar Rp 76,4 triliun atau 0,45 persen dari PDB,” kata wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang (KADIN), Gita Wirjawan, dikutip dari tulisannya ‘Kebutuhan dan kecepatan pemulihan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia’, Senin (18/5/2020). 

Menurutnya, upaya pendanaan untuk paket stimulus lewat pengalokasian ulang anggaran dan pinjaman di pasar dalam maupun luar negeri, diperkirakan hanya bisa membuahkan sekitar Rp 200 triliun. 

Karena kapasitas meminjam di pasar dalam dan luar negeri sangat ada keterbatasan mengingat semakin ketatnya likuiditas di dalam maupun luar negeri. “Dibanding dengan beberapa negara, persentase paket stimulus terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pun masih jauh lebih kecil,” ujarnya. 

Selain itu, dilihat dari sisi kebijakan moneter, upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan pelonggaran kuantitatif dengan penurunan batas Giro Wajib Minimum sebesar Rp170 triliun, dan pembelian instrumen di pasar sekunder sebesar Rp330 triliun, masih dianggap belum bisa menciptakan likuiditas baru. 

Sehingga apa yang diperlukan oleh sektor riil adalah agar bisa dilakukannya pembenahan atau restrukturisasi terhadap pinjaman di perbankan nasional. “Pertumbuhan kredit di sekitar 6 persen di tahun 2019, walaupun tingkat suku bunga sudah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, juga menunjukkan keterbatasan likuiditas di dalam negeri,” ujarnya. 

Keterbatasan Fiskal dan Moneter 

Kendati begitu, mengingat adanya keterbatasan ruang fiskal dan moneter untuk membuahkan bantuan dengan kecepatan yang tinggi dan jumlah yang besar, sangat diperlukan kesediaan dana atau likuiditas baru untuk penanganan kesiapan sarana kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan daya beli (demand side), dan pemulihan sisi produksi (supply side). 

Lanjut Gita, apabila dihindarinya kelumpuhan permanen di sisi pasok atau produksi, perekonomian Indonesia berpeluang untuk lebih bisa bersaing di masa depan, khususnya dalam konteks upaya negara-negara maju untuk melakukan desentralisasi rantai pasok (supply chain) yang selama ini masih terkonsentrasi di titik-titik tertentu. 

“Indonesia berpeluang untuk menjadi basis manufaktur dan produksi baru berdasarkan kebijakan banyak negara untuk melakukan relokasi kapasitas produksinya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Besar harapan agar bisa dilakukannya sinkronisasi kebijakankebijakan antar lembaga agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ungkapnya. 

Juga peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam perekonomian Indonesia hanya sekitar 17 persen dibanding PDB negara-negara tetangga lainnya dengan porsi APBN terhadap PDB yang jauh lebih besar. 

“Kita juga menyadari bahwa negara-negara lain sudah melakukan penyikapan fiskal untuk stimulus penanganan Covid-19 di level sekitar 10 persen atau lebih terhadap PDB-nya,” ujar Menteri Perdagangan Periode 2011–2014 ini. 

Oleh karena itu, dimungkinkan sangat perlu dipertimbangkan kebijakan moneter modern yang lebih proaktif untuk menopang keterbatasan ruang fiskal dan menciptakan likuiditas yang diperlukan untuk sektor riil. 

“Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang sudah merangkul kebijakan moneter modern termasuk pelonggaran kuantitatif,” pungkasnya.    

NAMA : HELDAYANTI

NIM     : B1A118009

KELAS : C

EKONOMI MONEER II